Surat Edaran Transformasi Budaya Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemda

Poin-poin Penting :

1. Kebijakan Utama (Hybrid Working untuk Pemda)

• Wajib menerapkan kombinasi WFO + WFH:
  • 4 hari WFO (Senin–Kamis)
  • 1 hari WFH (setiap Jumat)
• Jadwal dan proporsi ASN disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

2. Tujuan Pelaksanaan WFH

1. Transformasi budaya kerja ASN daerah yang lebih efektif & efisien
2. Akselerasi layanan digital (SPBE & digitalisasi birokrasi)
3. Kontinuitas layanan pemerintahan tanpa gangguan
4. Efisiensi sumber daya (BBM, listrik, air, biaya operasional)
5. Penurunan polusi akibat berkurangnya mobilitas
6. Mendorong budaya hidup sehat bagi ASN & masyarakat
7. Kinerja berbasis output (bukan sekadar kehadiran)
8. Meningkatkan resiliensi organisasi daerah

3. Kewajiban Kepala Daerah & Perangkat Daerah

• Dorong penggunaan layanan digital: e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, SIMPEG, SPBE, dll.
• Bagi daerah yang infrastruktur digitalnya belum memadai → sesuaikan dengan kemampuan daerah.
• Buat skema pengendalian & pengawasan pelaksanaan WFH/WFO.
• Unit pelayanan publik langsung wajib WFO; unit pendukung boleh WFH secara selektif (pastikan target kinerja tercapai & kualitas pelayanan tidak turun).
• Rapat, bimtek, seminar, dll. → prioritas hybrid/daring.
• Batasi perjalanan dinas: – Dalam negeri maksimal 50% – Luar negeri maksimal 70% (kurangi frekuensi & rombongan).
• Batasi penggunaan kendaraan dinas maksimal 50% → prioritaskan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda, dll.
• Kepala Perangkat Daerah wajib awasi: – ASN WFH harus matikan AC, lampu, perangkat elektronik & cabut kabel listrik di kantor. – Pastikan ruangan kantor aman.

4. Pengecualian (Wajib WFO)

Pemerintah Provinsi:

• Jabatan Pimpinan Tinggi Madya & Pratama
• Unit kedaruratan, ketenteraman & ketertiban, kebersihan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan (SMA/sederajat), pendapatan daerah (samsat), dll.

Pemerintah Kabupaten/Kota:

• Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama & Administrator (Eselon III)
• Camat, Lurah/Kepala Desa
• Unit kedaruratan, ketertiban, kebersihan, kependudukan, perizinan (MPP/PTSP), kesehatan (RSUD, Puskesmas), pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP), pendapatan daerah (UPTD pajak), dll.

5. Efisiensi & Penghematan

• Hitung penghematan anggaran daerah (biaya operasional pegawai, listrik, BBM, air, telepon, dll.).
• Hasil penghematan wajib digunakan untuk program prioritas daerah, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik & belanja produktif yang berdampak langsung ke masyarakat.
• Laksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) untuk mendukung penghematan energi, kurangi polusi, tingkatkan kesehatan & pemberdayaan UMKM (bisa ditambah ruas, hari, durasi & cakupan sesuai daerah).

6. Pelaporan

• Bupati/Wali Kota → lapor ke Gubernur (paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya)
• Gubernur → lapor ke Menteri Dalam Negeri via bit.ly/LaporWFHPemda (paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya)
• Evaluasi kebijakan dilakukan setiap 2 bulan.