SKB Pedoman Pemanfaatan Kecerdasan Artisial Satuan Pendidikan Tahun 2026

Poin-Poin Penting :

1. Latar Belakang

• Teknologi digital dan AI membawa peluang besar untuk efisiensi, inklusivitas, dan peningkatan kompetensi abad ke-21 (kritis, kreatif, literasi digital).
• Namun muncul risiko serius: cyberbullying (48%), paparan konten seksual (50,3%), masalah kesehatan mental (1 dari 3 remaja), cognitive debt, kecanduan gawai, dan pelanggaran privasi.
• Data BPS 2024: 78,63% anak usia 5–17 tahun sudah menggunakan HP; 35,57% anak 0–6 tahun sudah terpapar internet.
• Diperlukan pedoman nasional yang human-centered, berbasis Pancasila, dan berorientasi perlindungan anak.

2. Tujuan Pedoman

• Memberikan kerangka operasional pemanfaatan teknologi digital & AI yang etis, aman, bijak, dan bertanggung jawab di semua jalur pendidikan.
• Melindungi hak anak dan peserta didik dari risiko ruang digital.
• Meningkatkan literasi digital & AI, ketahanan digital (digital resilience), serta kesejahteraan digital (digital wellness).
• Mendorong inovasi pembelajaran tanpa menambah beban administratif guru/tenaga kependidikan.
• Memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama.

3. Pendekatan & Prinsip Utama

Pendekatan Human-Centered (Berpusat pada Manusia):

• Manusia tetap pengendali utama (Human in Control).
• Skeptisisme sehat & verifikasi setiap output AI.
• Teknologi sebagai alat pengembangan diri, bukan pengganti berpikir kritis.
• Berlandaskan Pancasila dan nilai luhur bangsa.

Prinsip Utama:

1. Beretika → Tidak merugikan, sesuai etika akademik & norma masyarakat.
2. Inklusif → Melibatkan orang tua & umpan balik pengguna.
3. Kesetaraan → Akses bagi penyandang disabilitas & daerah 3T, minimalkan bias algoritmik.
4. Bermanfaat → Tingkatkan kemampuan berpikir kritis, efisiensi pembelajaran, dan ringankan beban guru.
5. Akuntabel → Tanggung jawab tetap pada manusia.
6. Pelindungan Privasi & Data Pribadi → Minimalisasi pengumpulan data, dapatkan izin.

4. Batasan Muatan Konten (Dilarang)

• Kekerasan (fisik, psikis, seksual, berbasis gender).
• Pornografi, eksploitasi seksual, ujaran kebencian (SARA).
• Hoaks, disinformasi, perjudian, promosi zat adiktif.
• Manipulasi digital (deepfake), pelanggaran privasi, konten bertentangan Pancasila.

5. Kewajiban Satuan Pendidikan

Formal (sekolah/madrasah/Perguruan Tinggi):

• Identifikasi kesiapan SDM, infrastruktur, tata kelola.
• Terapkan pedoman lengkap + perlindungan anak dari ancaman digital.
• Kembangkan kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler yang seimbang digital & nondigital.
• Libatkan orang tua melalui komite sekolah.

Nonformal:

• Sesuaikan dengan karakteristik program & peserta didik.
• Tingkatkan literasi digital, pemikiran kritis, dan etika AI.

Informal (Keluarga):

• Manfaatkan teknologi secara etis & bertanggung jawab.
• Utamakan kepentingan terbaik anak + batasan usia waktu layar.
• Bangun kebiasaan nondigital & literasi digital keluarga.

6. Peran Keluarga (Sangat Ditekankan)

• Memberi pemahaman etika & tanggung jawab.
• Awasi & lindungi dari konten berbahaya.
• Tetapkan batas waktu layar & zona bebas gawai (minimal 1 jam/hari “Waktu Berkualitas Keluarga”).
• Jadikan teladan & bangun komunikasi terbuka.
• Gunakan fitur parental control.

7. Peran Pemerintah Pusat & Daerah

• Masing-masing kementerian punya tanggung jawab spesifik (sosialisasi, peningkatan kapasitas, pengawasan, evaluasi).
• Gubernur & Bupati/Wali Kota: sosialisasi, pembinaan, pelaporan ke Mendagri.
• Evaluasi & laporan berkala setiap 6 bulan ke Kemenko PMK.

8. Larangan & Efisiensi

• Tidak boleh ada pungutan kepada siswa/orang tua.
• Pelaksanaan harus efisien, tidak tambah beban administratif guru.

Tanggal Ditetapkan: 12 Maret 2026 Mulai Berlaku: 12 Maret 2026 Dikeluarkan oleh: Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sumber Resmi: jdih.kemendagri.go.id / jdih.kemdikdasmen.go.id (Keputusan Bersama 7 Menteri Tahun 2026)