Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN

Poin-poin penting dari surat edaran tersebut adalah :

1. Latar Belakang & Tujuan

• Mendukung transformasi budaya kerja nasional dan percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.
• Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Maret 2026.
• Tujuan utama: tugas kedinasan ASN menjadi lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital.
• Sekaligus mendukung penghematan energi dan perlindungan lingkungan jangka panjang.

2. Kebijakan Utama (Hybrid Working)

Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi wajib menerapkan kombinasi WFO & WFH:

• 4 hari WFO (Work From Office) → Senin, Selasa, Rabu, Kamis
• 1 hari WFH (Work From Home) → Jumat

3. Ketentuan Pelaksanaan

• Pimpinan instansi mengatur proporsi dan mekanisme teknis ASN sesuai:
  • Karakteristik tugas dan jenis layanan pemerintahan
  • Pencapaian kinerja individu, unit kerja, dan organisasi
• Tidak boleh mengganggu kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik.

4. Kewajiban Pimpinan Instansi

• Optimalkan sistem informasi dan bukti kehadiran digital.
• Pastikan pelayanan publik esensial (kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, darurat) tetap tersedia.
• Layanan ramah kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak).
• Tetap buka kanal pengaduan dan lakukan Survei Kepuasan Masyarakat.
• Pantau dan awasi target kinerja organisasi & individu.
• Informasikan perubahan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

5. Langkah Efisiensi Energi & Digital (Tambahan)

• Batasi perjalanan dinas.
• Maksimalkan rapat/kegiatan secara daring.
• Batasi penggunaan kendaraan dinas maksimal 50% (kecuali operasional & kendaraan listrik).
• Hemat penggunaan listrik, gas, air di kantor.
• Prioritaskan transportasi umum.
• Dorong pemanfaatan teknologi digital nasional.

6. Panduan Khusus

• Untuk Pemerintah Daerah → panduan teknis lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

7. Pelaporan

• Pimpinan instansi wajib melaporkan evaluasi efektivitas kebijakan (kinerja, efisiensi energi, pelayanan publik) ke MENPANRB dan Mendagri paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.

Sumber Resmi: jdih.menpan.go.id (Surat Edaran MENPANRB No. 3 Tahun 2026).

Tanggal Terbit: 30 Maret 2026 Mulai Berlaku: 1 April 2026